Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian dan penyerahan/pengiriman produk pelayanan Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Lebih lanjut
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Hubungi kami di :
Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta - 55187.
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Email : pt.yogya@gmail.com, pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Lebih lanjut





Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pedoman Penanganan Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas