Senin, 20 November 2023. Telah diadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Ketua Sekolah Pertanahan, dihadiri oleh Wakil Ketua, beberapa hakim tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris, Panitera Pengadilan Tinggi dan jajaran pejabat STPN. diawali dengan sambutan oleh Ketua STPN Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.. Beliau sekaligus memperkenalkan kampus, Visi dan Misi dan rencana program STPN.
Selanjutkan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, menyampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman dirasa perlu karena dapat menjalin kerja sama di bidang pendidikan sangat memungkinkan dimana Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjadi salah satu tempat magang mahasiswa STPN sebagai realisasi kerja sama untuk mendukung rintisan pendidikan profesi mediator pertanahan di STPN.
Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).







Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Ma Dan Ketua Kpk: Perkuat Sinergi Untuk Transparansi Peradilan Dan Pencegahan Korupsi
30 Pengadilan Mendapatkan Predikat Berprestasi 2024
Ketua Mahkamah Agung Lantik 8 Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
40 Tahun Mengabdi Didunia Peradilan, Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Melepas Kpta Samarinda
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Revisi Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Dan Ia T.a. 2025
Sop Kepaniteraan Tahun 2025
Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (saq) Bagi Hakim Angkatan Viii Dan Calon Hakim Angkatan Ix
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Kunjungan Para Pimpinan Pt. Pos Indonesia Membahas Pengiriman Surat Di Pengadilan
Kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
- tidak dapat menampilkan berita ...