berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Website Resmi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY 55187

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

Elektronik Berkas Perkara Terpadu

Elektronik Permohonan Sumpah Advokat

Permohonan Izin Magang dan Riset.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Pengawasan

Survey Persepsi Anti Korupsi , Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menghadiri Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menghadiri Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024

Yogyakarta-MediaPTY: Selasa, 5 Desember 2023 Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H. menghadiri Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 di Gedhong Pracimasana Kepatihan.

Dalam kegiatan ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Rincian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 lingkup DIY kepada Para Pimpinan Satuan Kerja beserta Para Bupati dan Walikota.

Penyerahan DIPA tahun ini dilakukan secara elektronik. Melalui proses digitalisasi menggunakan aplikasi Sakti, dari proses perencanaan penganggaran sampai proses penandatanganan DIPA.

Sehingga bisa menjamin keamanan data dan informasi serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). DIPA 2024 merupakan wujud dari green budgeting.

Dalam akhir sambutan Gubernur DIY menyampaikan pesan Presiden kepada Bupati, Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada acara Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun anggaran di Istana Negara tanggal 29 November 2023 yaitu :

  1. Gunakan anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran.
  2. Pengelolaan anggaran agar dilakukan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
  3. Agar melakukan realisasi anggaran sesegera mungkin.
  4. Antisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui Automatic Adjustment
  5. Harus berorientasi dan fokus pada hasil juga bermanfaat maksimal bagi masyarakat.
  6. Pentingnya penguatan sinerji dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lebih selaras.
  7. Memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik selain itu mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.