


Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Suramin, S.H., M.H. menghadiri Sosialisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY Tahun 2025 di Gedung Radyo Suyoso, BAPPERIDA DIY. Sosialisasi dimaksud dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia DIY.
Satu Data Indonesia Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
Sedangkan maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lepas Ketua Pt Kalimantan Timur, Kma Ungkap Patut Dijadikan Panutan
Ketua Mahkamah Agung Melepas Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Rafi Uddin
Pelaksanaan Sembako Murah Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri Dan Ikahi
Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Hakim Tinggi Pengawas
Bahas Kondisi Hakim, Sekretaris Ma Dan Dirjen Badilum Hadiri Rdp Dengan Komisi Iii
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Pimpin Penyerahan Tali Asih Hari Raya Idul Fitri Kepada Pegawai, Petugas Kebersihan Dan Keamanan
Ditjen Badilum Lakukan Sosialisasi Pilot Project Ptsp+ Untuk 10 Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
Pelaksanaan Pelaporan Secara Elektronik
Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Meninjau Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Para Pimpinan Mahkamah Agung Ri Berkunjung Dan Melakukan Pembinaan Di Kalimantan Timur
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
- tidak dapat menampilkan berita ...