


Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Suramin, S.H., M.H. menghadiri Sosialisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY Tahun 2025 di Gedung Radyo Suyoso, BAPPERIDA DIY. Sosialisasi dimaksud dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia DIY.
Satu Data Indonesia Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
Sedangkan maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Agung Lantik 8 Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
40 Tahun Mengabdi Didunia Peradilan, Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Melepas Kpta Samarinda
Kepala Biro Hukum Dan Humas Ma: Penguatan Mediator Non Hakim Kunci Mewujudkan Keadilan Restoratif
Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Melepas Kpt Riau
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Pemanggilan Peserta Profile Assesment Calon Pimpinan Klas I A Khusus Dan I A Dan Klas I B Mei T.a. 2025
Diskusi Perisai Edisi Ke-6 Membahas Tentang Judicial Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Kuhp Baru
Pendampingan Penilaian Cctv Ptsp Pengadilan Negeri
Undangan Pertemuan Rutin Dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (perisai Badilum) Episode Ke - 6
Perubahan Jadwal Sosialisasi Lembar Asesmen Aplikasi Ampuh Dan Penilaian Cctv Ptsp Pengadilan Negeri
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
- tidak dapat menampilkan berita ...