Sehubungan dengan informasi adanya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah melaksanakan tugas dan banyaknya pertanyaan Pimpingan Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah mengumumkan kelulusan peserta dalam proses penerimaan PPPK sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Seleksi Nomor 14/Pansel- PPPK/MA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.
2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 574/SEK/Kp.I/SK/VI/2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan lampiran usulan untuk persetujuan memperoleh Nomor Induk (NI) PPPK dari BKN.
3. Berdasarkan usulan Mahkamah Agung sebagaimana nomor 2, BKN akan mengeluarkan Persetujuan Teknis Penetapan NI PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja.
4. PPPK dapat melaksanakan tugas setelah mendapatkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Sekretaris Mahkamah Agung) dengan PPPK yang bersangkutan.
5. Terkait mekanisme penandatanganan Perjanjian kerja sebagaimana nomor 4, akan dituangkan dalam pengumuman lebih lanjut.
6. Sedangkan menyangkut hak keuangan PPPK, hendaknya satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan pada Angaraan Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk info selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Menutup Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan Xxv, Ketua Ma Minta Para Hakim Terus Mengupgrade Keterampilan Di Bidang It

  • Lindungi Informasi Perkara, Mahkamah Agung Luncurkan Ma-csirt

  • Membuka Evaluasi Cetak Biru Pembaharuan Peradilan, Wakil Ma Bidang Yudisial Ungkap Cetak Biru Adalah Kompas

  • Ketua Ma: Ipaspi Bagian Penting Dalam Peradilan

  • Ketua Kamar Agama Ri Pimpin Delegasi Indonesia Dalam Persidangan Dan Perundangan Syariah Nusantara Di Kuala Lumpur

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Ditjen Badilum Ikut Meriahkan Rangkaian Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri

  • Pemanggilan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi Tahun Anggaran 2023

  • Perubahan Surat Pemanggilan Kegiatan Rakor Sppt-ti Dan Satgas Sipp Di Batam

  • Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii Gel. Ii Tahun Anggaran 2023

  • Upaya Tingkatkan Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Pembinaan Pada Pengadilan Tinggi Denpasar

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Ditjen Badilum Ikut Meriahkan Rangkaian Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri

  • Upaya Tingkatkan Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Pembinaan Pada Pengadilan Tinggi Denpasar

  • Dirjen Badilum Terima Laporan Kegiatan Rapat Pleno Pembaruan Buku Ii

  • Pelantikan Pejabat Eselon Iii Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Ditjen Badilum Kembali Gelar Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Di Pontianak