Sehubungan dengan informasi adanya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah melaksanakan tugas dan banyaknya pertanyaan Pimpingan Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah mengumumkan kelulusan peserta dalam proses penerimaan PPPK sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Seleksi Nomor 14/Pansel- PPPK/MA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.
2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 574/SEK/Kp.I/SK/VI/2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan lampiran usulan untuk persetujuan memperoleh Nomor Induk (NI) PPPK dari BKN.
3. Berdasarkan usulan Mahkamah Agung sebagaimana nomor 2, BKN akan mengeluarkan Persetujuan Teknis Penetapan NI PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja.
4. PPPK dapat melaksanakan tugas setelah mendapatkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Sekretaris Mahkamah Agung) dengan PPPK yang bersangkutan.
5. Terkait mekanisme penandatanganan Perjanjian kerja sebagaimana nomor 4, akan dituangkan dalam pengumuman lebih lanjut.
6. Sedangkan menyangkut hak keuangan PPPK, hendaknya satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan pada Angaraan Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk info selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Ketua Ma Dan Ketua Kpk: Perkuat Sinergi Untuk Transparansi Peradilan Dan Pencegahan Korupsi

  • 30 Pengadilan Mendapatkan Predikat Berprestasi 2024

  • Ketua Mahkamah Agung Lantik 8 Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung

  • Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

  • 40 Tahun Mengabdi Didunia Peradilan, Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Melepas Kpta Samarinda

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (saq) Bagi Hakim Angkatan Viii Dan Calon Hakim Angkatan Ix

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Berkunjung Ke Pengadilan Negeri Klaten

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Kunjungan Para Pimpinan Pt. Pos Indonesia Membahas Pengiriman Surat Di Pengadilan

  • Kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025

  • Pemanggilan Peserta Profile Assesment Calon Pimpinan Klas I A Khusus Dan I A Dan Klas I B Mei T.a. 2025

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  tidak dapat menampilkan berita ...